Metode Joint Venture dan Community-Based Provision (CBP), Solusi Pembiayaan Pembangunan dalam Era Otonomi Daerah

oleh :
Marta Sandhi Aji
Mahasiswa Perencanaan Wilayah dan Kota ITS


Kebijakan pemberlakuan otonomi daerah membuat setiap daerah memiliki kewenangan yang cukup besar dalam mengambil keputusan yang dianggap sesuai. Salah satu diantaranya adalah terkait dengan masalah pembiayaan pembangunan daerahnya. Otonomi daerah memberikan kewenangan yang cukup besar kepada pemerintah daerah dalam mengelola sumber-sumber pembiayaan pembangunan.
Dalam hal ini yang sering dilakukan oleh pemerintah daerah adalah dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Daerah yang mendapatkan dampak langsung dari adanya otonomi daerah dituntut kreatif dalam menciptakan sumber-sumber pembiayaan guna meningkatkan PAD-nya baik secara konvensional maupun dengan cara non-konvensional.
Namun yang sering terjadi adalah upaya peningkatan PAD dengan mengandalkan cara-cara konvensional, seperti intensifikasi maupun ekstensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah biasanya menjadi jalan pintas dalam upaya meningkatkan PAD. Hal ini tentunya kurang menguntungkan bagi masyarakat sebagai pihak yang menjadi obyek dari kebijakan ini. Selain itu hal ini juga tidak bisa terus-menerus menjadi tumpuan pembangunan suatu daerah. Untuk mengatasi hal ini perlu adanya kebijakan-kebijakan strategis melalui pemanfaatan sumber pembiayaan pembangunan non-konvensional.
Sumber pembiayaan non-konvensional yang dimaksud adalah sumber pembiayaan yang diperoleh dari hasil kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Banyak metode yang bisa diterapkan melalui sumber pembiayaan non-konvensional ini, beberapa diantaranya adalah joint venture dan community-based provision (CBP).
Joint ventures merupakan kerjasama antara swasta dengan pemerintah (private-public partnership) dimana masing-masing pihak mempunyai posisi yang seimbang dalam perusahaan yang bersangkutan. Tujuan utama dari kerjasama ini adalah untuk memadukan keunggulan yang dimiliki sektor swasta, misalnya modal, teknologi, dan kemempuan manajemen, dengan keunggulan yang dimiliki oleh sektor pemerintah, misalnya sumber-sumber, kewenangan, dan kepercayaan masyarakat.
Dalam joint venture ini yang perlu menjadi perhatian lebih adalah posisi yang seimbang antara pihak pemerintah dengan swasta. Seimbang disini tidak harus sama besar melainkan saling menguntungkan antara kedua belah pihak.
Selain joint venture dapat juga melalui metode community-based provision (CBP) yaitu berupa kerja sama antara pemerintah dengan masyarakat. CBP berawal ketika keterbatasan keuangan menghadang pemerintah untuk memberikan pelayanan yang cukup kepada masyarakat. Adapun sumber pembiayaan ini dapat dilakukan dengan membuat suatu organisasi yang mengakomodasi sumber pembiayaan dari masyarakat atau dengan membuat suatu sistem member. Melalui metode ini diharapkan kebutuhan pelayanan terhadap masyarakat dapat terpenuhi.
Dari kedua metode ini diharapkan dapat menjadi sumber pembiayaan baru bagi pemerintah daerah dalam rangka meningkatan sumber pembiayaan pembangunan di era otonomi daerah seperti sekarang ini.

Evaluasi Program Car Free Day (Hari Tanpa Kendaraan Bermotor) di Kota Surabaya

Oleh :

Marta Sandhi Aji

Mahasiswa Perencanaan Wilayah dan Kota FTSP-ITS

Akhir-akhir ini isu tentang lingkungan hidup terus berkembang di berbagai bidang. Tidak terkecuali bidang transportasi. Kemacetan di jalan-jalan protokol di kota-kota besar menjadi sorotan. Hal ini dikarenakan kemacetan menimbulkan polusi udara yang tidak sedikit. Selain itu kemacetan juga menyebabkan konsumsi bahan bakar fosil semakin besar sedangkan dalam kenyataannya cadangan bahan bakar fosil semakin berkurang jumlahnya.

Pada akhir Agustus tahun 2008 lalu, tepatnya tanggal 24 Agustus 2008, Pemerintah Kota Surabaya melalui Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) menjalankan kebijakan yang bertajuk Car Free Day atau Hari Tanpa Kendaraan Bermotor. Program ini terus berjalan bahkan semakin bertambah jalan yang dijadikan sebagai tempat penerapan program ini, di antaranya adalah ruas Jalan Raya Darmo dan ruas Jalan Kertajaya.

Program ini dimaksudkan untuk mengurangi polusi emisi gas buang kendaraan bermotor di Surabaya, khususnya pada jalan-jalan utama di Kota Surabaya. Selain itu, program ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Surabaya untuk selalu peduli terhadap alam lingkungannya melalui pengurangan penggunaan kendaraan pribadi dan beralih ke kendaraan umum.

Evaluasi

Untuk mengevaluasi program yang telah dijalankan Pemerintah Kota Surabaya sejak tahun 2008 ini maka sebagai langkah pertama yang perlu dilakukan adalah menetapkan kriteria dan indikatornya. Kemudian menilai indikator pada masing-masing kriteria dengan melihat kondisi yang ada di lapangan atau studi kasus program tersebut.

Berikut ini merupakan kriteria dan indikator yang akan digunakan dalam mengevaluasi Program Car Free Day di Kota Surabaya.

Dari kriteria dan indikator yang telah ditentukan di atas maka kita dapat melakukan penilaian terhadap Program Car Free Day ini.

Dari hasil analisa di atas dapat disimpulkan bahwa Program Car Free Day kurang efektif, efisien, dan tepat. Oleh karena itu perlu adanya peninjauan kembali terhadap kebijakan ini.